Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Listrik (PLN) di Gratiskan Selama 3 Bulan. 450 VA Gratis, 900 VA Diskon 50%


Pembebasan biaya listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi di segmen bawah, menyusul tekanan akibat pandemi Covid- 19.

[1] Pemerintah Berlakukan Keringanan Kredit bagi Pekerja Informal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA (Volt Ampere) selama April, Mei, dan Juni 2020.

Hal ini sebagai stimulus membantu pemulihan ekonomi masyarakat, di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Presiden pun memangkas tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan 900 VA.

"Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Sedangkan pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen artinya bayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni," jelas Presiden Jokowi dalam konferensi pers melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Pembebasan biaya listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi di segmen bawah, menyusul tekanan akibat pandemi Covid- 19.

"Pembebasan biaya listrik 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA, termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun," ujar Presiden.

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberian listrik gratis ini, masuk dalam enam program jaring pengaman sosial sebagai upaya menekan dampak wabah Covid-19 di kalangan masyarakat.
"Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen, misalnya ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif besok (1 April 2020, Red)," terangnya.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako, dimana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga, kartu prakerja, yang anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

"Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan," katanya.

Keempat, mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 trillun untuk operasi pasar dan logistik. Selanjutnya, kelima, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

"OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku April ini. Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital, seperti WA, saya rasa itu," kata Jokowi.

Menanggapi keputusan itu, Vice Presiden Public Relation PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah membenarkan ihwal kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Menurut Suryo, kebijakan itu telah dikoordinasikan dengan perusahaan BUMN.

"Kebijakan penangguhan dan keringanan tariflistrik tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Tentu kami akan sangat mendukung kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI," ujar Suryo kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Penegasan pihak PLN itu pun dibarengi dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang memastikan proyek pembangkit 35 ribu MW tetap berjalan.

"Banyak proyek strategis yang harus kita lakukan, salah satunya saat ini hadir Dirut PLN terkait bagaimana proyek pembangkit 35 ribu MW tetap berjalan, namun tentu dengan ada penurunan daripada ekonomi tadi, kepala BKPM sendiri sudah memetakan bagaimana kebutuhan- kebutuhan di lahan industri yang bisa disinergikan. Jadi proyek ini tetap berjalan," terang Erick Thohir dalam rilis yang diterima.

Erick mengatakan proyek pembangkit PLN 35 ribu MW harus 14 tetap berjalan dan dilanjutkan, karena dirinya tidak ingin Indonesia mengalami keterlambatan lagi dalam segala hal.

"Jangan sampai nanti ketika kita membutuhkan listrik, adanya mobil listrik, kita terlambat lagi," jelasnya.

Begitu juga di Pertamina, lanjut Erick Thohir, bagaimana nanti semua pihak jangan lupa lagi membangun infrastruktur yang dibutuhkan kendati sekarang sedang berfokus pada harga minyak yang sedang turun.

"Kita jangan sampai terlambat lagi. Ketika Cina dan negara-negara lainnya sudah mulai pulih, Indonesia masih terjebak Corona. Ini yang kita tidak boleh," tegas Erick dalam konferensi pers virtual bersama Kepala BKPM Bahlil LahadalĂ­a.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tambahan daya pembangkit listrik program 35.000 MW sebesar 8.823 MW pada 2020.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa Tahun 2020 adalah puncak penyelesaian dari program 35.000 MW yakni ada sejumlah 8.823 MW.

Kalau tidak ada aral melintang, semua akan mencapai Commercial Operation Date (COD). Menurut dia, total pembangkit 35.000 MW yang akan beroperasi sampai akhir tahun 2020 mencapai 15.634 MW atau sekitar 44 persen dari target.

Selanjutnya, penambahan kapasitas pembangkit akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2029. Pada 2021 penyelesaian pembangkit bertambah sebesar 5.066 MW, kemudian 4.109 MW pada 2022, 3.907 MW (2023), 3.592 MW (2024), 1.275 MW (2025), 200 MW (2026), 505 MW (2027), 835 MW (2028), dan terakhir 300 MW (2029). (dim/ fin/ful)

[1] Radar tasikmalaya Edisi Cetak -terbit 01 april 2020

Berlangganan via Email