Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kemendagri - Persediaan Bahan Pokok Aman dan Tersedia Selama Darurat Covid-19

Citangkolo.Net - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan memastikan persediaan bahan pokok aman dan tersedia sesuai kebutuhan nasional di tengah pandemi virus corona penyebab Covid-19. Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta para pelaku usaha untuk segera mendistribusikan bahan pokok agar ketersediaan di retail maupun pasar terjamin.

Adapun bahan pokok yang menjadi fokus pemenuhan meliputi beras, minyak goreng, terigu, daging sapi, telor ayam, bawang merah, bawang putih, hingga gula. Pemerintah juga telah membuka keran impor bagi komoditi yang dirasa kurang maupun mengalami kenaikan harga.

“Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan suplai dan demand bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat yang selalu diarahkan Bapak Presiden,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dalam keterangannya bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/4).

Selain itu, Pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan saat Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi dan dapat didistribusikan secara lancar dan terkendali.

“Beberapa hari lagi akan Ramadan maka laksanakan ibadah puasa dengan tenang. Kami pastikan, kami telah bekerja sama dengan pelaku usaha, seluruh Pemda dan dengan seluruh dinas memastikan distribusi bahan pokok lancar dan terkendali,” kata dia.

Selain itu, Kemendag bersama Satgas Pangan akan rutin melakukan pengecekan kepada sejumlah pelaku usaha agar tidak terjadi penimbunan bahan pokok. Ia pun mengimbau kepada Pemda yang merasa kekurangan bahan pokok untuk segera berkoordinasi agar segera tertangani.

“Kami setiap hari mendapat laporan dari dinas apabila terjadi kekurangan di suatu provinsi kita akan mengambil langkah menghubungkan daerah dengan distributor,” katanya.

Selanjutnya, dalam melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19, Suhanto juga meminta masyarakat untuk bijak dengan tidak melakukan pembelian kebutuhan bahan pokok secara besar-besaran (Panic Buying). Hal tersebut menurut Suhanto justru dapat memicu kenaikan harga dan ketersediaan cepat berkurang.

“Tentunya harapan kami mengimbau masyarakat di dalam menghadapi kondisi ketidakpastian dengan adanya Covid-19 mohon masyarakat tenang jangan pembelian berlebih, belilah sesuai kebutuhan. Kami pemerintah memastikan akan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutupnya.


Pemda Diharapkan Perkuat WFH dengan Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat memperkuat arahan bekerja di rumah (Work From Home) maupun pembatasan jarak (social distancing) sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran covid-19, yang diiringi dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi adanya kelangkaan bahan pokok dan memenuhi kebutuhan di tengah masyarakat saat berupaya memutus rantai penyebaran wabah covid-19.

“Maka orang yang atau masyarakat yang melakukan Work From Home, School From Home and Stay at Home, ini perlu di_support_ dengan kebutuhan dasar. Oleh karenanya Pemda perlu juga mengalokasikan untuk mencukupkan kebutuhan layanan dasar, seperti logistik dan lain semacamnya,” ujar Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal, dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Rabu (25/3).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat bisa dengan refocusing serta realokasi anggaran seperti perjalanan dinas hingga dana rapat atau pertemuan untuk anggaran penanganan dan pencegahan.

“Bagi tindakan pencegahan dan mitigasi, maka anggaran pemerintah daerah dapat di realokasi. dengan cara, kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan sekarang, maka bisa di realokasi menjadi anggaran penanganan, seperti belanja perjalanan dinas,” imbuh Safrizal.

Di samping itu, dana tak terduga dan refocusing anggaran bisa digunakan untuk belanja tanggap darurat sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease di lingkungan pemerintah daerah yang merujuk pada skala prioritas dengan belanja untuk penanganan seperti pembelian sandang, pangan, papan, air bersih, obat-obatan, penanganan darurat, hingga kebutuhan layanan dasar lainnya.

“Jadi semua belanja ini dapat segera dimanfaatkan dengan cepat, jangan menunggu lagi semua bergerak bersama-sama,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan sejumlah langkah mitigasi yang diambil dalam menghadapi Covid-19 ini. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk mengalihkan anggaran mereka untuk penanganan Covid-19, terutama pada fokus isu kesehatan dan ekonomi.

Selain menangani isu kesehatan masyarakat, Jokowi juga meminta agar seluruh daerah menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
www.covid19.go.id

Berlangganan via Email