Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Efek Corona : APBN, APBD dirombak dan PON di Tunda

APBN, APBD dirombak dan PON di Tunda

Citangkolo.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merombak APBN. la juga memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar melakukan perombakan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Terkait hal itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengusulkan, revisi terbatas pada APBD Provinsi Jabar. la mengusulkan pengurangan secara khusus anggaran penanganan situ yang mencapai Rp 396 miliar pada APBD murni 2020.

"Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk memperbaiki situ-situ dan penataan taman di tepi Kalimalang. Itu dilakukan dengan asumsi akan menambah wisatawan ke Jabar," papar Daddy.

Penataan objek daya tarik wisata (ODTW) memang sangat bermanfaat guna menarik wisatawan. Namun, sejauh mana manfaatnya dalam situasi dimana wabah korona merajalela.

"Apakah alokasi anggaran untuk penataan ODTW masih relevan di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin kita masih berharap ada peningkatan jumlah wisatawan datang ke Jabar? Wisatawan lokal saja tak diizinkan, apalagi dari luar daerah dan luar negeri?" tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Anggaran dalam APBD Jabar untuk tahun anggaran 2020 memang belum sepenuhnya berjalan. Namun yang pasti, dalam APBD murni 2020 hanya ada Rp 25 miliar untuk dana lon call. Padahal, Jabar ditimpa bencana banjir dan longsor parah sejak awal tahun ini. Jadi, bisa dipastikan anggaran penanggulangan bencana tersebut tidak akan mampu membendung merebaknya Covid-19 di Jabar.

Maka, tidak aneh kalau lantas banyak pihak mempertanyakan langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Jabar untuk mencegah parahnya Jabar. "Dana lon calll yang hanya Rp 25 miliar pasti tidak akan cukup untuk membendung merebaknya Covid-19.

Tidak aneh kalau kemudian Jabar menjadi zona merah. Ini butuh penanganan segera," ujar wakil rakyat asal dapil Cirebon-Indramayu tersebut. Mengingat kondisi tersebut, ia mengusulkan agar nantinya Gubernur Ridwan Kamil dan Badan Anggaran menyepakati pergeseran anggaran tersebut. "Ini demi kemaslahatan masya- rakat Jawa Barat," ujar Daddy. (*)


PON Ditunda Tunggu Instruksi Presiden 

Penyebaran Covid-19 di Indonesia kian meluas, Kendati demikian, sejauh ini belum ada pernyataan yang mengatakan penundaan terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.

Baik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan daerah belum ada yang menyatakan sikap terkait kelanjutan pesat olahraga multi even terakbar di Tanah Air tersebut.

Bahkan, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN) belum bisa memastikan kelanjutan dari PON 2020 tersebut. Gatot hanya mengucap singkat. "Belum tahu," ucap Gatot.

Jawaban serupa juga dilontarkan Gatot ketika tim redaksi FIN menanyakan proses persiapan terhadap PON 2020 yang sebelumnya selalu digalakkan oleh Kemenpora. "Belum tahu," singkatnya.

Sejauh ini, Pemerintah Papua sendiri secara resmi menutup akses jalur penerbangan dan pelayaran ke Papua hingga April 2020. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus tersebut.

Menurut jadwal, penyelenggaraan PON 2020 masih akan berlangsung beberapa bulan lagi, yakni 20 Oktober sampai 2 November di empat cluster, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Marauke.

Sementara persiapan-persiapan masih terus dilakukan, Pemerintah Provinsi Papua resmi menutup akses jalur penerbangan dan pelayaran ke Papua hingga April 2020 untuk mencegah penyebaran virus Corona di Bumi Cendrawasih.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan bahwa pemerintah belum berencana mengeluarkan opsi penudaan atau pembatalan PON 2020. "Sampai saat ini pemerintah masih tetap dengan rencana semula sambil memantau atau memperhatikan perkembangan situasi yang ada," ujar Amali

Beberapa waktu lalu. Menteri asal Gorontalo itu mengaku, sampai saat ini pemerintah masih berharap pandemi Covid-19 bisa segera berakhir sebelum waktu pelaksanaan PON 2020. Namun, jika wabah virus tersebut semakin meluas, Amali mengaku akan meminta arahan kepada Presiden, Joko Widodo.

Berita ini muat pada Radar Tasik edisi Cetak (tulis ulang oleh Citangkolo)

Berlangganan via Email